Front Mahasiswa Malut Pro Warga Maba Sangaji desak Kementerian SDM Cabut Izin PT Position
- account_circle Al Muhammad
- calendar_month Sen, 11 Agu 2025
Aksi Organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, dan pemuda Halmahera Timur mendesak KPK untuk segera mengambil langkah tegas terhadap IUP PT Position yang beroperasi di Halmahera Timur.
“Kami melihat ini bukan sekadar dampak kecil, tapi bencana ekologis yang merugikan masyarakat adat Maba Sangaji,” ujarnya di sela aksi.
Ia juga menilai PT Position tidak menjalankan pengelolaan limbah sesuai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mereka menegaskan bahwa izin pertambangan perusahaan tersebut patut diperiksa secara menyeluruh.
“TRITURA kami jelas. Pertama, mendesak KPK RI untuk memeriksa izin pertambangan dan izin lingkungan PT Position. Kedua, meminta Menteri ESDM segera mencabut IUP perusahaan yang merusak lingkungan dan menyengsarakan masyarakat. Ketiga, memberantas mafia tambang yang membekingi PT Position,” tegas Jenlap aksi, M. Reza A. S.
Dalam orasinya, massa aksi juga menyerukan agar KPK RI segera turun tangan melakukan investigasi terkait legalitas seluruh izin yang diberikan kepada PT Position. Mereka menduga adanya permainan pihak tertentu yang memungkinkan perusahaan tersebut tetap beroperasi meski berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.
Selain menyoroti pencemaran lingkungan, massa aksi juga mengangkat isu penahanan 11 warga adat Maba Sangaji. Mereka menyebut penahanan tersebut terkait konflik antara warga dengan pihak perusahaan. “#Bebaskan11WargaAdat adalah bagian dari perjuangan kami. Mereka adalah korban kriminalisasi karena membela tanah dan air mereka sendiri,” kata Alfian.
Di lokasi aksi, mahasiswa membawa spanduk, poster, dan alat pengeras suara. Orasi silih berganti disampaikan, diiringi yel-yel yang mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap PT Position. Massa juga sempat melakukan teatrikal yang menggambarkan kerusakan sungai dan penderitaan warga akibat banjir mendadak.
- Penulis: Al Muhammad
- Editor: Muhammad S. Haliun
