Rizal dan Wajah Baru Birokrasi Kota Ternate

Ikram Halil (ASN Kota Ternate)

Di banyak daerah, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) sering dipersepsikan sebagai posisi paling “aman” dalam struktur pemerintahan. Perannya vital, tetapi kerap bekerja senyap mengatur administrasi, memastikan roda birokrasi berjalan, dan menjadi simpul koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Namun, di Kota Ternate, gambaran itu perlahan bergeser sejak Rizal Marsaoly menduduki jabatan Sekda.

Rizal tergolong muda untuk posisi strategis tersebut. Usia dan latar belakangnya menduduki sejumlah jabatan strategis seperti Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata dan Dinas Perumahan dan Permukiman- membentuk karakter kepemimpinan yang dinamis, gesit, dan relatif berani mengambil pendekatan yang tidak lazim bagi seorang Sekda.

Ia tidak memposisikan diri semata sebagai chief administrator, melainkan sebagai penggerak lapangan yang ingin memastikan kebijakan benar-benar menyentuh realitas warga.

Dalam literatur administrasi publik, Dwiyanto menyebut bahwa problem utama birokrasi Indonesia adalah jarak antara pembuat kebijakan dan penerima layanan.

Birokrasi sering sibuk dengan prosedur, tetapi abai pada pengalaman warga. Di titik inilah Rizal Marsaoly mencoba mengambil jalan berbeda: mendekatkan meja kebijakan ke ruang pelayanan.

Salah satu wujud paling konkret adalah program “Rabu Menyapa”. Program ini bukan sekadar agenda seremonial turun lapangan atau kunjungan simbolik yang berakhir pada foto dan laporan singkat. Dalam praktiknya, Rizal menjadikan Rabu sebagai hari evaluasi langsung. Dia mendatangi dinas-dinas, khususnya yang bersentuhan dengan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan administrasi publik.

Di puskesmas, Rizal tidak hanya menyapa kepala fasilitas atau tenaga medis, tetapi juga mengamati langsung alur pelayanan: antrian pasien, ketersediaan tenaga, hingga kendala teknis yang sering dianggap “Hal Kecil” namun berdampak besar bagi warga. Di sekolah-sekolah, Rizal memastikan proses pendidikan berjalan bukan hanya sesuai regulasi, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan kelayakan pelayanan bagi peserta didik.

Menurut Denhardt dan Denhardt dalam konsep New Public Service, aparatur negara seharusnya tidak sekadar mengendalikan (steering), tetapi melayani (serving). Pelayanan publik yang baik lahir dari empati, dialog, dan pemahaman langsung terhadap kebutuhan warga.

Pendekatan Rizal mencerminkan spirit ini: birokrasi tidak lagi eksklusif, tetapi hadir sebagai mitra masyarakat.

Kehadiran Rizal juga terasa hingga wilayah-wilayah yang selama ini kerap dipersepsikan sebagai “Pinggiran” kebijakan. Bersama Wali Kota Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota, ia rutin turun ke kelurahan dan kecamatan di pulau-pulau terluar Ternate—Moti, Hiri, dan Batang Dua.

Menyambangi kantor lurah, kantor camat, dan mendengar langsung persoalan yang dihadapi aparat paling bawah, mulai dari keterbatasan sarana, beban kerja, hingga persoalan akses layanan dasar.

Riant Nugroho, pakar kebijakan publik, menegaskan bahwa kebijakan yang efektif selalu berangkat dari pemetaan masalah yang akurat.

“Tanpa memahami konteks lokal dan realitas lapangan, kebijakan hanya akan menjadi dokumen normatif,” tulisnya.

Dalam konteks ini, langkah Rizal turun ke wilayah terluar bukan sekadar menunjukkan kepedulian, tetapi juga membangun basis informasi yang lebih jujur untuk pengambilan keputusan.

Momen yang paling menyentuh publik terjadi pada Rabu pekan lalu, ketika Rizal mengumpulkan seluruh tenaga pengangkut sampah para pengemudi motor roda tiga yang setiap hari mengangkut sampah dari lorong-lorong sempit permukiman warga. Bersama Wali Kota Tauhid Soleman, Rizal menyapa mereka satu per satu, mendengar langsung keluh kesah yang selama ini jarang tersampaikan.

Para pengangkut sampah ini sering disebut sebagai “pahlawan kebersihan”, namun dalam praktik birokrasi, suara mereka kerap tenggelam. Soal kesejahteraan, jam kerja, risiko kesehatan, hingga fasilitas kerja, jarang menjadi prioritas diskusi kebijakan. Dengan duduk dan mendengar langsung, Rizal menempatkan mereka bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan kota.

Max Weber memang menekankan pentingnya rasionalitas dan hierarki birokrasi, tetapi pendekatan birokrasi modern menuntut lebih dari sekadar kepatuhan prosedural. Birokrasi dituntut memiliki sensitivitas sosial. Apa yang dilakukan Rizal menunjukkan upaya menjembatani dua hal ini: ketertiban administrasi dan kepekaan kemanusiaan.

Tentu, pendekatan lapangan bukan tanpa tantangan. Konsistensi, keberlanjutan, dan penerjemahan temuan lapangan ke dalam kebijakan konkret akan menjadi ujian utama. Tanpa itu, program seperti Rabu Menyapa berisiko menjadi rutinitas tanpa dampak struktural. Namun sejauh ini, Rizal Marsaoly memberi sinyal kuat bahwa jabatan Sekda tidak harus identik dengan jarak dan kekakuan.

Di Kota Ternate, Rizal menghadirkan wajah lain dari birokrasi daerah: birokrasi yang mau turun ke lorong, mendengar dari bawah, dan menjadikan pelayanan publik sebagai urusan bersama. Sebuah praktik kepemimpinan administratif yang, jika dijaga konsistensinya, layak menjadi contoh bagi daerah lain.