Riset TII Ungkap Peran Strategis Sekda Haltim dalam Revisi Tata Ruang Tambang
- account_circle Al Muhammad
- calendar_month Sab, 26 Jul 2025
Ricky Chairul Richfat.Sekda Haltim. (foto Ist).
Jakarta,Kokehe – Transparency International Indonesia (TII) dalam laporan menyoroti tata kelola industri tambang nikel di Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, yang dinilai sarat konflik kepentingan dan praktik pengabaian terhadap prinsip transparansi serta partisipasi publik.
Salah satu fokus utama laporan bertajuk “Elit Politik dalam Pusaran Oligarki Nikel: Korupsi Struktural dan Dampaknya bagi Orang Halmahera” dengan adanya dugaan peran strategis Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, dalam sejumlah proses kebijakan terkait tata ruang dan perizinan pertambangan di Halmahera Timur.
Temuan ini didasarkan pada riset lapangan di berbagai desa lingkar tambang nikel di Halmahera Timur, wilayah yang kini memasuki tahap awal ekspansi industri ekstraktif berskala besar-
Dalam laporan tersebut, TII mencatat nama Ricky Chairul Richfat, saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Haltim, berperan penting dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dinilai membuka jalan bagi aktivitas pertambangan di sejumlah zona yang sebelumnya tidak termasuk kawasan industri.
Laporan tersebut juga menyebutkan keputusan itu memperkuat posisi perusahaan-perusahaan tambang untuk memperoleh izin di wilayah-wilayah yang sebelumnya tertutup untuk aktivitas tambang. Selain itu, ia dinilai memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan arah kebijakan lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah.
Selain mencatat peran aktor birokrasi, laporan ini juga menyoroti peran warga lokal yang direkrut perusahaan untuk menjadi perantara dalam proses pembebasan lahan. Di antaranya, seorang warga Wasile, Viktor Nakoda, yang diduga bekerja di bagian hubungan masyarakat sebuah perusahaan tambang.
- Penulis: Al Muhammad
- Editor: Muhammad S. Haliun
