Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Gus Ipul: Anggaran Bansos Era Presiden Prabowo Tertinggi Sepanjang Sejarah

Gus Ipul: Anggaran Bansos Era Presiden Prabowo Tertinggi Sepanjang Sejarah

  • account_circle Al Muhammad
  • calendar_month Ming, 19 Okt 2025

Jakarta,Kokehe –  Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya di bidang perlindungan sosial. Menurutnya, anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2025 mencapai Rp 110 triliun lebih, menjadikannya yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Pagu anggaran tahun 2025 ini ada Rp 71 triliun untuk 20 juta KPM. Tapi di era Bapak Presiden Prabowo itu dinaikkan menjadi Rp 110 triliun lebih, dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah,” ujar Gus Ipul kepada wartawan seusai mengunjungi SRMA 33 Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).

Gus Ipul menegaskan, peningkatan anggaran ini merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat kelas bawah. Namun, kebijakan bansos bukan hanya untuk memberi bantuan, melainkan juga untuk mendorong penerima agar bisa mandiri.

“Presiden tidak ingin berhenti hanya pada memberi bansos. Presiden ingin naik ke pemberdayaan. Maka itu sampai membentuk Menko Pemberdayaan. Karena Presiden juga punya fokus supaya yang dapat bansos ini naik kelas lewat program-program pemberdayaan pemerintah,” jelasnya.

Ia menyebut, selama satu tahun terakhir, lebih dari 77 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah “lulus” dari penerimaan bansos karena sudah mampu secara ekonomi.

“Alhamdulillah tahun ini dengan anggaran yang sangat terbatas, dengan arahan Bapak Presiden kita bisa menggraduasi lebih dari 77 ribu keluarga penerima manfaat yang sekarang mereka tidak mau terima bansos lagi, artinya dia sudah naik kelas,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, berbagai program pemberdayaan di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari upaya pengetasan kemiskinan berbasis pendidikan dan keluarga.

“Seluruh program unggulan Presiden mengintervensi keluarga dari siswa sekolah rakyat. Ini luar biasa. Dasar-dasar peletakan di tahun pertama ini saya kira akan terasa dampaknya pada tahun ke-2 dan ke-3,” tutur Gus Ipul.

Selain di bidang pemberdayaan, Gus Ipul juga menyoroti keberadaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pencapaian strategis pemerintah. Data ini menjadi dasar bagi penyaluran program perlindungan sosial, jaminan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Supaya kita bisa melangkah dengan baik, tempat sasaran diminta oleh Presiden untuk memulai dengan konsolidasi data. Maka itu Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Sebelumnya Indonesia tidak pernah memiliki satu data,” tegasnya.

Gus Ipul menilai, fondasi yang dibangun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo merupakan pondasi penting untuk pemerataan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan nasional.

  • Penulis: Al Muhammad

Berita Lainnya

  • Kuasa Hukum Cecillya Tepis Tuduhan Randy Husain

    Kuasa Hukum Cecillya Tepis Tuduhan Randy Husain

    • calendar_month Sab, 14 Jun 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Ternate, Kokehe – Tim kuasa hukum Cecillya alias Sisil menanggapi tudingan pihak Randy Husain yang menyebut laporan dugaan pencemaran nama baik ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara salah alamat. Saling lapor antara kedua pihak mencuat usai adanya siaran langsung atau live di platform TikTok pada akhir Mei 2025. “Perlu kami tegaskan, perkara […]

  • Fenomena Bendera One Piece Marak di Indonesia Jelang HUT RI ke-80

    Fenomena Bendera One Piece Marak di Indonesia Jelang HUT RI ke-80

    • calendar_month Sen, 4 Agu 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Jakarta, Kokehe – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, fenomena unik tengah marak di berbagai daerah. Sejumlah warga terlihat mengibarkan bendera berlogo tengkorak khas dari anime One Piece, yang terekam dalam berbagai video di media sosial, terutama TikTok. Bendera tersebut bukan sembarang lambang. Ia dikenal sebagai Jolly Roger, simbol tengkorak yang secara historis […]

  • Jaksa Agung Resmi Lantik Sufari sebagai Kajati Maluku Utara

    Jaksa Agung Resmi Lantik Sufari sebagai Kajati Maluku Utara

    • calendar_month Kam, 23 Okt 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Jakarta, KOKEHE – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, resmi melantik Sufari sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara. Pelantikan berlangsung pada Kamis (23/10/2025) di Aula Utama Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Sufari dilantik bersama 16 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Pelantikan ini merupakan bagian dari agenda rotasi dan promosi pejabat […]

  • Mengintip Pengolahan Ikan Asap di Halsel 1:12 Play Button

    Mengintip Pengolahan Ikan Asap di Halsel

    • calendar_month Kam, 30 Okt 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar
  • IWIP Serap Lebih dari 81.000 Tenaga Kerja Indonesia

    IWIP Serap Lebih dari 81.000 Tenaga Kerja Indonesia

    • calendar_month Jum, 13 Jun 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Weda,Kokehe – Kawasan industri nikel terintegrasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, mencatatkan pencapaian signifikan dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Hingga awal tahun 2025, IWIP telah menyerap lebih dari 81.000 tenaga kerja Indonesia, dengan proporsi besar berasal dari wilayah lokal dan Indonesia Timur. Sejak resmi beroperasi pada Agustus […]

  • LBH Ansor Sebut Sidang 11 Warga Adat Maba Penuh Pasal Represif

    LBH Ansor Sebut Sidang 11 Warga Adat Maba Penuh Pasal Represif

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Ternate, Kokehe Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kota Ternate mengecam keras proses hukum terhadap 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, yang tengah diadili dalam sidang virtual oleh Pengadilan Negeri Soasio, Rabu, 6 Agustus 2025. Sidang tersebut dinilai tidak hanya tertutup dari pengawasan publik, tetapi juga sarat muatan pasal represif yang disebut sebagai bentuk […]

error: Content is protected !!
expand_less