Breaking News
light_mode
Beranda » Hukrim » Oknum DPRD Halbar Dilaporkan ke Polda Malut, Terkait Dugaan Perzinahan

Oknum DPRD Halbar Dilaporkan ke Polda Malut, Terkait Dugaan Perzinahan

  • account_circle Al Muhammad
  • calendar_month Kam, 31 Jul 2025

Ternate, Kokehe – Oknum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) berinisial EM beberapa waktu lalu secara resmi dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara (Malut), atas dugaan perzinahan dan penelantaran anak.

Diketahui, akibat dugaan perselingkuhan itu, kekasih EM saat ini telah mengandung, bahkan rumor beredar EM dan selingkuhannya mau menikah dalam waktu dekat.

“Pengakuan orang tua dari pasangan zinah EM mengakui sendiri kalau EM telah menghamili anaknya dan siap bertanggung jawab dengan menikahi anaknya dalam waktu dekat,” kata Abdulah Ismail, kuasa hukum dari istri sah EM, Kamis (31/7).

Dalam kasus ini, lanjut Abdullah, sejumlah saksi – saksi termasuk korban telah dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Malut. Untuk itu ia berharap, penyidik segera lakukan gelar perkara dan menetapkan EM sebagai tersangka karena sejumlah bukti – bukti dianggap sudah cukup terpenuhi.

“Sejumlah saksi dan barang bukti kami telah diajukan, dan kami rasa sudah lengkap dan memenuhi unsur pidananya dan menetapkan EM sebagai tersangka, dan kami berharap penyidik juga segera memanggil Ibu dari pasangan zinah EM untuk dimintai keterangan agar perkara ini menjadi terang,” ujarnya.

Alud sapaan akrab Abdullah Ismail bilang, sebelum melaporkan terkait perzinahan, pihaknya juga telah melaporkan EM atas dugaan penelantaran anak. EM diduga tak menafkahi istri sahnya dan anak – anak selama 2 tahun. Dan kini ditangani penyidik PPA Ditreskrimum bahkan ini sudah pada tahap penyidikan.

“Dimana dalam perkara dugaan penelantaran ini kami juga telah mengajukan sejumlah saksi dan barang bukti yang menurut hemat kami sudah memenuhi unsur dan yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai tersangka.”

“Dan kepada Dirkrimum Polda Malut yang baru dapat menyelesaikan perkara ini dengan cepat agar keadilan dapat di dapati oleh klien kami. Kami juga berharap Kapolda Malut dapat menjadikan kasus ini sebagai atensi, karena ini di lakukan oleh pejabat Negara,” pungkas Abdullah.

Sebagai informasi, kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke Polres Halmahera Utara namun sudah dihentikan. Korban kemudian melapor ke Polda Malut dengan harapan ada keadilan.

Sementara itu, hingga berita ini dipublish, Oknum DPRD Halbar EM sebagai terlapor dikonfirmasi via aplikasi tukar pesan belum merespon.

  • Penulis: Al Muhammad

Berita Lainnya

  • Halteng Siap Jadi Tuan Rumah Fagogoru Open Tournament 2025

    Halteng Siap Jadi Tuan Rumah Fagogoru Open Tournament 2025

    • calendar_month Jum, 15 Agu 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Maba, Kokehe – Rencana pelaksanaan Fagogoru Open Tournament (FOT) yang sebelumnya akan digelar di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) pada tahun ini, kini dipastikan akan dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Fagogoru, Ahlan Djumadil, dalam acara Raker II PB Fagogoru melalui daring, pada Rabu (14/08/2025). […]

  • Erupsi Gunung Ibu, Kolom Abu Capai 600 Meter

    Erupsi Gunung Ibu, Kolom Abu Capai 600 Meter

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Halbar, Kokehe – Gunung Ibu, salah satu gunung berapi aktif di Maluku Utara, kembali erupsi pada Kamis (24/7/2025) pukul 12.17 WIT. Kolom abu vulkanik teramati membumbung setinggi sekitar 600 meter di atas puncak gunung yang berada di ketinggian ± 1.925 meter di atas permukaan laut. Alx Roeroe, pengamat vulkanologi Gunung Ibu, menjelaskan abu berwarna kelabu […]

  • Dituding Gagal Pimpin OPD, Kadis Kominfosan Malut Terancam Dicopot

    Dituding Gagal Pimpin OPD, Kadis Kominfosan Malut Terancam Dicopot

    • calendar_month Sen, 16 Jun 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Sofifi, Kokehe – Pengelolaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, semestinya dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program kerja serta peningkatan kinerja para pegawai dan staf. Namun, kondisi berbeda justru terjadi di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Maluku Utara. […]

  • Warga Tabadamai Adukan Dugaan Aktivitas Ilegal PT Intim Kara ke Polda Malut

    Warga Tabadamai Adukan Dugaan Aktivitas Ilegal PT Intim Kara ke Polda Malut

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Jailolo, Kolehe – Warga Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, resmi melaporkan PT Intim Kara ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku Utara (Malut), lantaran diduga melakukan aktivitas galian C ilegal di kawasan Sungai Ake Toniku atau Kali Kabi tanpa izin. “Kami telah memasukkan laporan pengaduan di SPKT Polda Malut terkait dengan kerusakan […]

  • Aliansi Mahasiswa FEB Soroti Dugaan Kekerasan dalam Penahanan 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji

    Aliansi Mahasiswa FEB Soroti Dugaan Kekerasan dalam Penahanan 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji

    • calendar_month Kam, 21 Agu 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Ternate,Kokehe – Aliansi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) mendesak aparat penegak hukum membebaskan 11 warga Maba-Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, yang ditangkap setelah melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT Position. Penangkapan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pembela lingkungan hidup. Aksi protes warga Maba-Sangaji dilakukan pada 16–18 Mei 2025 melalui ritual adat […]

  • Bupati Halteng Pangkas Anggaran OPD yang Dinilai Tidak Tepat Sasaran

    Bupati Halteng Pangkas Anggaran OPD yang Dinilai Tidak Tepat Sasaran

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Weda, Kokehe – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) tengah melaksanakan rangkaian koreksi dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2026. Dalam rapat yang telah berlangsung beberapa hari terakhir, Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangadji secara tegas memangkas sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh […]

error: Content is protected !!
expand_less