Gubernur Maluku Utara Temui Massa Aksi di DPRD Ternate, Respons Tuntutan Abolisi dan 11 Warga Adat
- account_circle Al Muhammad
- calendar_month Sel, 2 Sep 2025
Masa Aksi membentangkan sejumlah poster (foto Ist).
Meski demikian, ia menyatakan komitmennya untuk tetap mengawal proses hukum agar berjalan adil dan transparan. Ia menegaskan akan mengawal langsung proses hukum tersebut agar berjalan secara adil dan transparan.
Lebih lanjut, Sherly juga mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam kunjungannya ke Maluku Utara guna membahas masalah agraria yang turut menjadi sorotan dalam aksi.
“Ini adalah persoalan yang sangat memprihatinkan. Kami sudah berdiskusi terkait langkah taktis yang akan diambil bersama pihak kejaksaan, Menteri ATR/BPN, Kesultanan, serta para kepala daerah. Kita akan duduk bersama untuk membahas peraturan daerah yang relevan, karena ada beberapa poin yang memang harus ditinjau ulang,” jelasnya.
Gubernur juga berkomitmen untuk memberikan laporan berkala kepada publik mengenai perkembangan penanganan isu-isu tersebut. Ia memastikan akan menyampaikan informasi terbaru secara rutin.
“Saya akan memberikan pembaruan informasi setiap bulan terkait progres yang berada dalam kendali saya,” tambahnya.
Diketahui, aksi demonstrasi tersebut membawa sejumlah tuntutan lain seperti penghapusan tunjangan anggota DPR, pencopotan Kapolri, penyetaraan gaji DPR dengan buruh, serta pengesahan RUU Perampasan Aset.
Selain itu, massa juga mendesak adanya pengawasan ketat terhadap kebijakan pertanahan dan pelanggaran hak masyarakat adat, terutama terkait konflik agraria yang marak terjadi di Maluku Utara.
- Penulis: Al Muhammad
