Golkar Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR
- account_circle Al Muhammad
- calendar_month Ming, 31 Agu 2025

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR-RI Fraksi Partai Golkar, (foto Ist).
Jakarta, Kokehe -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, sebagai bagian dari langkah penegakan disiplin dan etika partai terhadap kadernya yang duduk di legislatif.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji, Minggu (31/8/2025).
Adies Kadir diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. Dalam beberapa waktu terakhir, namanya menjadi perhatian publik menyusul pembahasan mengenai peningkatan tunjangan bagi anggota DPR, yang memicu gelombang penolakan dari masyarakat sipil dan demonstrasi di sejumlah daerah.
Merespons dinamika tersebut, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa sikap partai tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
Sarmuji menyampaikan bahwa Golkar mendengarkan aspirasi masyarakat dan akan memastikan setiap langkah politik tetap berakar pada nilai-nilai konstitusi.
“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar.Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Sarmuji.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban dalam unjuk rasa yang terjadi belakangan ini. Golkar, lanjutnya, menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut.
“DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” tambah Sarmuji.
Langkah penonaktifan ini disebut sebagai bagian dari tanggung jawab partai terhadap situasi politik yang berkembang serta sebagai bentuk penghormatan terhadap suara publik yang tengah menuntut akuntabilitas para wakil rakyat.
- Penulis: Al Muhammad
- Editor: Muhammad S. Haliun
