Unkhair – Badan Bank Tanah Teken MoU, Dorong Penguatan Tata Ruang dan SDM

Ternate, Kokehe – Badan Bank Tanah RI mendorong penguatan tata kelola pertanahan nasional dengan menggandeng perguruan tinggi melalui LandSmart Campus Series yang digelar di Aula Nuku Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Kamis (27/11/2025).

Kegiatan ini tak sekadar sosialisasi, tetapi menjadi ruang dialog terbuka bagi mahasiswa dan akademisi dalam memberi masukan kritis terkait kebijakan pertanahan.

Deputi Bidang Perencanaan Strategi dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, menegaskan bahwa lembaganya masih relatif baru meski telah bekerja selama empat tahun. Ia menjelaskan, mandat Badan Bank Tanah mencakup pengelolaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, hingga reforma agraria.

“Kegiatan hari ini di Unkhair tentu bertujuan membangun sinergi dengan kampus dalam bentuk masukan, pikiran, dan kritik dari mahasiswa, supaya kerja kami semakin lancar,” katanya.

Ia menambahkan, Badan Bank Tanah perlu memperluas kolaborasi dengan kampus sebagai ruang riset dan pengembangan gagasan, terutama terkait pemanfaatan aset negara dan optimalisasi tata ruang.

“Di Kabupaten Halmahera Selatan, kami memiliki lahan seluas 3.800 hektare berstatus HPL. Tentu pemanfaatannya harus bersinergi dengan Pemkab, Pemprov, dan berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.

Sebelum kegiatan ini, Badan Bank Tanah menggelar FGD yang dihadiri Penjabat Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dengan fokus pada hilirisasi kelapa. Menurut Perdananto, sektor tersebut menjadi prioritas nasional dan peluang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

“Hilirisasi kelapa merupakan potensi besar di Maluku Utara. Ini yang akan kami dorong agar memberi nilai tambah dan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat,” tandasnya.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Fachruddin Tukuboya, menilai LandSmart Campus Series sebagai momentum strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Bank Tanah, terutama dalam menjaga fungsi sosial pemanfaatan aset negara.

Ia menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat rentan dan komunitas adat.Kerja sama ini diharapkan mampu menghadirkan keberpihakan kepada komunitas rentan.

“Kita harus mengidentifikasi lahan-lahan yang termasuk kategori adat dan memastikan secara hukum bahwa mereka benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut,” kata Fachruddin.

Ia menambahkan, Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota akan mendukung proses identifikasi, verifikasi, dan penataan lahan adat dalam kerangka kebijakan pertanahan yang berkeadilan.

Acara tersebut dihadiri Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo; Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot W. Wibowo; serta perwakilan Gubernur Maluku Utara. Dari pihak Unkhair hadir Rektor Prof. Abdullah W. Jabid beserta jajaran pimpinan universitas.

Talkshow turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku Utara Stanly, Gatot Trihargo dari Badan Bank Tanah, Kepala Bappeda Maluku Utara Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, serta akademisi Unkhair Prof. Dr. Husen Alting. Diskusi dipandu Sigit Nugroho dari Divisi Perencanaan Strategis Badan Bank Tanah.

Sementara Rektor Unkhair Prof. Abdullah dalam sambutannya menegaskan pentingnya inisiatif Badan Bank Tanah dalam menjawab kebutuhan tata kelola ruang di tengah percepatan pembangunan di Maluku Utara.

“Sosialisasi dan talkshow landsmart campus series ini menjadi sebuah inisiatif strategis dari Badan Bank Tanah Republik Indonesia yang sangat relevan dengan dinamika pembangunan daerah, pengelolaan ruang, dan penguatan tata kelola pertanahan di Indonesia,”ujarnya.

Prof. Abdullah mengapresiasi dipilihnya Unkhair sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.

“Kehadiran program LandSmart di kampus bukan hanya membawa pengetahuan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dan integrasi kebijakan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, Maluku Utara kini memasuki fase pembangunan pesat di berbagai sektor, sehingga membutuhkan regulasi pertanahan yang kuat dan berpihak pada publik.

“Dalam konteks itulah kehadiran Badan Bank Tanah memiliki relevansi yang sangat besar, baik untuk pemerintah daerah, dunia usaha, maupun bagi lembaga pendidikan tinggi seperti Unkhair,”katanya.

Rektor juga menyampaikan bahwa Unkhair tengah mendorong visi Kampus Berdampak yang menuntut seluruh aktivitas Tri Dharma memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Ia menilai penandatanganan MoU antara Unkhair dan Badan Bank Tanah sebagai langkah besar memperkuat transformasi tata kelola pertanahan dan pengembangan SDM.

“Melalui kolaborasi ini, mahasiswa dapat memperoleh akses pemahaman yang lebih konkret mengenai kebijakan pertanahan nasional, mekanisme Bank Tanah, serta bagaimana pengelolaan aset dan ruang dapat mendukung investasi dan pembangunan yang inklusif di daerah,” ujarnya.

Prof. Abdullah turut mengajak mahasiswa dan peserta memanfaatkan forum dialog ini sebagai ruang belajar yang penting.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Mari berdiskusi, bertanya, dan menyerap pengetahuan sebanyak mungkin, karena isu pertanahan bukan hanya aspek administratif, tetapi fondasi keberlanjutan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,”tutupnya.