LBH Ansor Ternate Desak Presiden Copot Kapolri, Ingatkan Pola Represif 1998

Ternate, Kokehe -Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Ternate, Zulfikran A. Bailussy, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Permintaan itu disampaikan menyusul insiden tewasnya seorang pengemudi ojek daring dalam demonstrasi buruh di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Korban, Affan Kurniawan, diduga meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis milik Korps Brimob di sekitar Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat. LBH Ansor menilai insiden tersebut mencerminkan kegagalan institusi kepolisian dalam menjamin keselamatan warga negara yang menyampaikan aspirasi secara damai.

“Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini bentuk brutalitas yang mencederai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Aparat justru menjadi ancaman dalam ruang-ruang ekspresi publik yang dijamin konstitusi,” kata Zulfikran pada Jumat (29/8/2025).

Ia menambahkan, Jenderal Listyo Sigit dinilai tidak mampu mengendalikan jajarannya di lapangan. Karena itu, menurutnya, pencopotan Kapolri merupakan langkah konstitusional yang perlu segera diambil Presiden.

“Presiden tidak boleh ragu. Penegakan hukum tidak boleh dibiarkan dikendalikan oleh kekuatan koersif yang tidak akuntabel,” ujarnya.

LBH Ansor juga mengingatkan bahwa pola kekerasan yang digunakan aparat dalam menghadapi demonstrasi rakyat berpotensi menyeret negara pada krisis seperti yang terjadi pada 1998. Kala itu, tindakan represif aparat menjadi pemicu eskalasi politik yang berujung pada kejatuhan pemerintahan.

“Kami mencermati adanya pola yang hampir serupa. Jika dibiarkan, pola ini bisa menjadi alat untuk melemahkan Presiden dari dalam, seperti yang terjadi pada masa reformasi,” ujar Zulfikran.

Ia mendorong Presiden untuk segera melakukan pembersihan internal terhadap aktor-aktor birokrasi dan keamanan yang dinilai masih menggunakan pendekatan otoriter. Menurutnya, pembiaran terhadap pola kekerasan hanya akan merusak agenda demokratisasi dan memperlemah legitimasi pemerintah.

Dalam pernyataan resminya, LBH Ansor menyampaikan tiga desakan kepada Presiden:

1. Mencopot Kapolri karena dianggap gagal menjaga profesionalitas institusi Polri.
2. Melakukan reformasi struktural menyeluruh di tubuh Polri serta mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab dalam insiden Bendungan Hilir.
3. Membersihkan sisa-sisa kekuatan politik dan birokrasi yang masih menggunakan pendekatan koersif terhadap rakyat.

“Negara ini milik rakyat, bukan milik elite yang mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan. Presiden harus memilih berpihak pada demokrasi atau justru menjadi bagian dari kegagalan itu sendiri,” kata Zulfikran.