PAD Anjlok, Mantan Kadishub Ternate Kembali Duduki Jabatan Strategis

Ternate, Kokehe – Pemerintah Kota Ternate kembali melakukan perombakan jabatan dengan melantik sejumlah pejabat eselon II untuk menduduki posisi strategis.

Rotasi ini disebut sebagai langkah “penyegaran organisasi” guna memperkuat reformasi birokrasi. Namun kebijakan tersebut menuai sorotan setelah salah satu pejabat yang diduga memiliki kinerja buruk justru kembali dipercaya memimpin instansi penting.

Salah satu nama yang mencuat adalah Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate, Mochtar Hasyim, yang kini dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

Komisi II DPRD Kota Ternate menilai penempatan kembali Mochtar Hasyim di jabatan strategis tidak sejalan dengan prinsip meritokrasi. Anggota Komisi II, Junaidi A. Badarrudin, menjelaskan bahwa selama dipimpin Mochtar, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dishub mengalami penurunan signifikan.

Berdasarkan keterangan Komisi II DPRD Kota Ternate, Junaidi A Badarrudin mengatakan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kota Ternate yang waktu itu pimpin Mochtar Hasyim 2025 yang ditargetkan 5 miliar turun 10% atau 1 miliar 5 juta rupiah.

Junaidi blak-blakan mengatakan bahwa angka tersebut tidak sesuai dengan potensi nyata Kota Ternate. Mirisnya dari standar yang digunakan diduga adanya bocoran anggaran tersebut sehingga memicu PAD Dishub tidak tercapai.

” Kacamatanya adalah DPRD melihat tren capayan yakni fakta dilapangan terkait jumlah kendaraan dikota ternate, juga ada kajian akademik yang dilakukan oleh akademisi yang itu sudah dipelajari oleh dprd dengan potensi yang besar yang ada di ternate ini, kalau dihitung secata matematika memang dari nilai yang ditetapkan itulah potensi yang sebenarnya. Kalau dia menetapkan 5 miliar memang potensinya besar, kenapa tidak tercapai berarti ada kebocoran” ujarnya saat ditemui usai rapat Banggar bersama Dinas Perhubunga Kota Ternate pada selasa 18 November 2025.

Pernyataan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa kinerja mantan Kepala Dishub itu berada di bawah ekspektasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik soal konsistensi pemerintah kota dalam menerapkan sistem berbasis kinerja.

Laporan capaian PAD yang tidak memenuhi target menjadi dasar kritik terhadap kebijakan rotasi pejabat. Sejumlah pihak menilai pemerintah kota belum sepenuhnya menerapkan meritokrasi dalam menentukan pejabat yang menduduki jabatan strategis.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menyatakan bahwa rotasi jabatan merupakan kewenangan penuh Wali Kota M. Tauhid Soleman. Namun ia menilai evaluasi kinerja tetap perlu menjadi dasar dalam penentuan posisi.

“Kalau mengenai rotasi kemarin, ya itu hak politik daripada Pak Walikota. Memang kalau bagi saya tujuan untuk kita merotasi ataupun itu, harus bersandar pada pasisi adalah kinerja” ujarnya. Sebagaimana dikutip media ini.

Meski demikian, Nasri memastikan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang.

“Jadi setidaknya sudah pasti bahwa yang sudah dilantik kemarin itu saya yakin sudah punya pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang dari Pak Wali. Semoga yang belum sampai target bisa ditangani. Dengan itu kita semua pasti berharap yang terbaik” pungkasnya.