Breaking News
light_mode
Beranda » Hukrim » Gurita Tambang Ilegal PT Position di Halmahera Timur: Negara Dirugikan Rp12 Triliun

Gurita Tambang Ilegal PT Position di Halmahera Timur: Negara Dirugikan Rp12 Triliun

  • account_circle Al Muhammad
  • calendar_month Jum, 8 Agu 2025

Data resmi Gakkum menemukan, PT Position telah membuka areal tambang di beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik entitas lain:

1,2 kilometer di wilayah IUP PT Wana Kencana Mineral

6,5 kilometer di wilayah PT Weda Bay Nikel

2,7 kilometer di IUP milik PT Pahala Milik Abadi

Perusahaan berdalih sedang membangun jalan tambang. Namun, dengan total 10,4 kilometer lahan terbuka, muncul pertanyaan besar: ke mana perginya ore nikel yang digali dari “jalan tambang” sepanjang itu

Tak berhenti di situ, PT Position juga disebut membangun koridor selebar 30–50 meter di kawasan hutan produksi tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Dalam terminologi hukum kehutanan, ini bukan hanya pelanggaran administratif melainkan kejahatan lingkungan.

Dari informasi yang dihimpun, aktivitas tambang ilegal PT Position bukan untuk kebutuhan internal semata. Ada dugaan kuat hasil ore dijual ke pihak ketiga, salah satunya Thengsin Group, sebuah entitas logam dengan jaringan bisnis internasional.

  • Penulis: Al Muhammad

Berita Lainnya

  • Somasi Diabaikan, Kasus Sengketa Tanah di Morotai Berujung Laporan Polisi

    Somasi Diabaikan, Kasus Sengketa Tanah di Morotai Berujung Laporan Polisi

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    MOROTAI,KOKEHE – Sengketa tanah di Kabupaten Pulau Morotai kembali mencuat. Seorang warga bernama Santo Daeng Suki melalui tim kuasa hukumnya resmi melaporkan empat orang terlapor atas dugaan tindak pidana penyerobotan dan penguasaan tanah tanpa hak ke Kepolisian Resor Pulau Morotai, Selasa (23/9/2025). Dalam laporan yang diajukan, tim kuasa hukum yang terdiri dari Zulfikran A. Bailussy, […]

  • Lintasarta Dorong Pengembangan Talenta AI untuk Mewujudkan Kedaulatan Digital Indonesia

    Lintasarta Dorong Pengembangan Talenta AI untuk Mewujudkan Kedaulatan Digital Indonesia

    • calendar_month Jum, 15 Agu 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Bayu Hanantasena juga menegaskan bahwa kehadiran AI bukanlah ancaman yang akan menggantikan pekerjaan manusia, melainkan tantangan bagi individu untuk menguasai teknologi ini agar tidak tertinggal. Ia menjelaskan, ketidaktahuan dalam menguasai AI justru akan menjadi kerugian bagi setiap individu dalam persaingan di era digital. “Saya seringkali mendapatkan pertanyaan dari beberapa orang, seperti itu berarti nanti menghilangkan […]

  • Kebijakan dan Keadilan yang  tidak pernah ada toleran untuk masyarakat maluku utara

    Kebijakan dan Keadilan yang  tidak pernah ada toleran untuk masyarakat maluku utara

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Kokehe – Maluku utara berada dibagian timur Indonesia, merupakan sebuah provinsi yang terletak di utara gugusan kepulauan maluku.  Banyak provinsi kepulauan dengan banyak pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar. Maluku utara, juga banyak rempah-rempah dan dimana banyak negara-negara yang mau menguasai  dalam hal, untuk mengambil hasil alam yang berada di maluku utara. Masyarakat maluku utara, […]

  • Kejati Malut Diminta Hentikan Kasus 11 Pejuang Lingkungan Maba-Sangaji

    Kejati Malut Diminta Hentikan Kasus 11 Pejuang Lingkungan Maba-Sangaji

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Pada 16 Juni 2025, Pengadilan Negeri Soasio Tidore resmi menetapkan 11 warga sebagai tersangka dalam kasus ini. Meski demikian, FPUD-Malut menilai tuduhan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Permen LHK No. 10 Tahun 2024 yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup […]

  • FORMAT-PRAGA Desak Kejagung Hentikan Kriminalisasi terhadap 11 Warga Pembela Tanah Adat

    FORMAT-PRAGA Desak Kejagung Hentikan Kriminalisasi terhadap 11 Warga Pembela Tanah Adat

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    “Kejaksaan Agung telah menerima aduan masyarakat yang kami sampaikan. Mereka memberi atensi khusus terhadap kasus ini dan dugaan pelanggaran PT Position di Halmahera Timur,” ujar Reza. Selain mengaudit aktivitas tambang, FORMAT-PRAGA juga meminta Kejagung melakukan supervisi langsung terhadap proses persidangan warga adat Maba Sangaji. Mereka berharap sidang berlangsung secara terbuka, adil, dan bebas dari tekanan. […]

  • BEM Faperta Unkhair Desak Polda Malut Bebaskan 11 Warga Adat Maba Sangaji

    BEM Faperta Unkhair Desak Polda Malut Bebaskan 11 Warga Adat Maba Sangaji

    • calendar_month Sen, 11 Agu 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Ternate, Kokehe – Dukungan untuk 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, yang kini menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Soasio, terus mengalir dari mahasiswa Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara. Kali ini, giliran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian (Faperta) yang menyatakan sikap tegas. Sebelumnya, aksi solidaritas datang dari ratusan mahasiswa Fakultas Keguruan dan […]

error: Content is protected !!
expand_less