Breaking News
light_mode
Beranda » Business » Menkeu Tolak APBN untuk Bayar Utang Whoosh, Danantara dan KCIC Cari Skema Baru

Menkeu Tolak APBN untuk Bayar Utang Whoosh, Danantara dan KCIC Cari Skema Baru

  • account_circle Al Muhammad
  • calendar_month Sab, 18 Okt 2025

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan pihaknya sedang mengkaji sejumlah opsi penyelamatan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) akibat beban utang proyek KCJB. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah suntikan modal tambahan agar struktur keuangan KAI tetap sehat.

“Secara operasional, EBITDA KAI sudah positif. Namun ekuitasnya masih kecil dibandingkan dengan pinjaman proyek kereta cepat,” kata Dony.

Menurut Dony, opsi lain yang juga dibahas adalah menjadikan sebagian infrastruktur KCIC sebagai aset negara dengan model Badan Layanan Umum (BLU). Model ini dinilai dapat mengurangi beban utang perusahaan tanpa mengganggu kinerja operasional proyek.

Laporan keuangan KCIC menunjukkan total biaya pembangunan proyek Whoosh mencapai US$ 7,26 miliar atau sekitar Rp 119,79 triliun, naik dari nilai investasi awal US$ 6,05 miliar. Dari total tersebut, sekitar 75 persen berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga rata-rata 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Sementara 25 persen sisanya berasal dari ekuitas para pemegang saham.

Konsorsium Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang 60 persen saham, terdiri atas PT KAI (58,53 persen), PT Wijaya Karya Tbk (33,36 persen), PT Jasa Marga Tbk (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara I (1,03 persen). Adapun pihak Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd menguasai 40 persen saham.

Berdasarkan laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, PSBI tercatat memiliki total aset Rp 27,39 triliun dengan kewajiban Rp 18,93 triliun. Meskipun masih mencatat kerugian Rp 1,62 triliun, kondisi tersebut membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang rugi Rp 4,19 triliun. Dana sinking fund untuk proyek KCJB juga menurun dari Rp 1,73 triliun pada 2024 menjadi Rp 1,38 triliun pada pertengahan 2025.

  • Penulis: Al Muhammad

Berita Lainnya

  • Anak Bukan Masalah, Pendidikan Inklusif di Maluku Utara Masih Tertinggal

    Anak Bukan Masalah, Pendidikan Inklusif di Maluku Utara Masih Tertinggal

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Oleh : Bellarosita Faisal Di Maluku Utara, masih ada anak yang kehilangan hak pendidikannya bukan karena tidak mampu belajar, melainkan karena sistem pendidikan belum siap menerima perbedaan Anak dengan keterbatasan fisik dan membutuhkan penanganan khusus kerap dilabeli sebagai “Anak Bermasalah”, dianggap mengganggu proses pembelajaran, lalu perlahan disingkirkan dari sekolah. Padahal, yang bermasalah bukanlah anak, melainkan […]

  • Korupsi di Tanah Sula menjadi Budaya dan Kebiasaan 

    Korupsi di Tanah Sula menjadi Budaya dan Kebiasaan 

    • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
    • account_circle Asrul Umarama
    • 0Komentar

    Mereka telah membuat masalah yang tidak diterima masyarakat kepsul dalam hal suap-pungli. Sementara Dinas Kesehatan Kepsul, Suryati Abdulah, Andi Muhammad Khairul Akbar alias puang, selaku kontraktor tetapi ia sebagai kaki tangan pauang hanya untuk melakukan kejahatan.   Menurut George c. Homans mengatakan struktur berskala luas hanya dapat dipahami jika kita memahami perilaku soal mendasar memadai […]

  • Praktisi Hukum Sebut Anggaran Rp 300 Juta untuk iPad DPRD Ternate Tidak Rasional

    Praktisi Hukum Sebut Anggaran Rp 300 Juta untuk iPad DPRD Ternate Tidak Rasional

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Ternate,Kokehe – Pengadaan iPad untuk 30 anggota DPRD Kota Ternate dengan anggaran Rp300 juta dalam APBD 2025 mendapat kritik dari praktisi Hukum Agus Salim R. Tampilang yang menilai kebijakan itu tidak rasional dan berpotensi memboroskan uang rakyat. Sebagaimana tipe iPad yang dibelanjakan adalah merk Samsung S10 yang sudah didistribusikan sejak Juni 2025 dengan harga per […]

  • PHK Karyawan PT Sucofindo Site Haltim disoal Serikat Buruh

    PHK Karyawan PT Sucofindo Site Haltim disoal Serikat Buruh

    • calendar_month Sab, 27 Sep 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Maba, Kokehe – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) di Kabupaten Halmahera Timur kini mendapat perhatian serius dari Serikat Buruh Garda Nusantara (SBGN) Provinsi Maluku Utara. Perusahaan jasa yang bergerak di bidang inspeksi, pengujian dan analisis, sertifikasi, konsultasi, pelatihan, serta kegiatan penunjang lainnya itu, diduga melakukan PHK tanpa memenuhi […]

  • Pulau Paniki, Surga Tersembunyi di Timur Halmahera

    Pulau Paniki, Surga Tersembunyi di Timur Halmahera

    • calendar_month Sab, 14 Jun 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    Setiap sore menjelang matahari terbenam, kawanan kelelawar ini beterbangan ke langit, menciptakan momen dramatis yang menjadi favorit para fotografer dan pecinta alam liar. Nama Pulau Paniki sendiri berasal dari keberadaan kelelawar tersebut. Dalam dialek lokal Maluku Utara, “paniki” berarti kelelawar. Hal ini menjadi identitas khas pulau yang tidak hanya cantik secara visual, tapi juga kaya […]

  • Aliansi Solidaritas 11 Warga Maba Sangaji Kembali Gelar Aksi di Polda dan Kejaksaan Malut

    Aliansi Solidaritas 11 Warga Maba Sangaji Kembali Gelar Aksi di Polda dan Kejaksaan Malut

    • calendar_month Rab, 13 Agu 2025
    • account_circle Al Muhammad
    • 0Komentar

    “Penangkapan ini jelas mengabaikan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Position. Mereka telah merusak alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Fitriyani kepada wartawan, di sela-sela aksi tersebut. Fitriyani juga mengkritik penerapan Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang dijadikan dasar hukum untuk menahan […]

error: Content is protected !!
expand_less