Sikap PW Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara Terkait Pemekaran DOB Kota Sofifi: Dukung Substansi, Tolak Elitisme

Ternate,Kokehe – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara menyampaikan sikap resmi terkait wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi. Dalam pernyataan yang dirilis pada hari ini, organisasi kepemudaan tersebut menegaskan dukungan terhadap pemekaran yang berpihak pada rakyat, namun sekaligus menolak segala bentuk pendekatan yang elitis dan tidak transparan.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly didampingi oleh Sekretaris, Samsir Hamajen, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen dalam mengawal kebijakan publik yang adil dan berpihak kepada masyarakat.

Berikut delapan poin sikap resmi yang disampaikan:

1. Dukungan Substansial terhadap DOB Kota Sofifi
Pemuda Muhammadiyah mendukung aspirasi pembentukan DOB Kota Sofifi selama pemekaran didasarkan pada prinsip pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan percepatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sofifi dan sekitarnya.

2. Penolakan terhadap Pemekaran yang Elitis
Organisasi ini menolak pemekaran yang hanya menguntungkan elite politik tanpa memperhatikan kesiapan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, kondisi fiskal, serta dampak sosial dan politik di tingkat lokal.

3. Tuntutan akan Transparansi dan Partisipasi Publik
Proses pemekaran harus terbuka dan partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Pemuda Muhammadiyah menegaskan bahwa aspirasi rakyat harus menjadi pijakan utama.

4. Penekanan pada Kesiapan Infrastruktur dan Tata Ruang
Sebagai Ibu Kota Provinsi, Sofifi dinilai perlu memastikan kesiapan sistem pemerintahan, infrastruktur dasar, dan penataan ruang yang terencana sebelum berubah status menjadi kota otonom.

5. Dorongan Kajian Akademik yang Objektif
PW Pemuda Muhammadiyah mendesak dilakukannya kajian akademik yang komprehensif dan berbasis data oleh lembaga independen serta perguruan tinggi, guna memastikan kelayakan pembentukan DOB Kota Sofifi.

6. Penegakan Prinsip Keadilan Regional
Pemekaran daerah harus memperkecil kesenjangan antarwilayah di Maluku Utara, bukan memperbesar ketimpangan atau menimbulkan konflik kepentingan antardaerah.

7. Usulan Status Khusus untuk Kota Tidore Kepulauan
Dengan mengacu pada nilai sejarah dan kontribusi Tidore dalam perjalanan bangsa, Pemuda Muhammadiyah meminta pemerintah pusat menetapkan Tidore sebagai daerah istimewa yang mendapat perhatian khusus dalam pembangunan nasional.

8. Desakan Pembangunan Jembatan Tidore–Sofifi
Sebagai solusi konkret meningkatkan konektivitas dan mobilitas ekonomi, pemerintah pusat diminta segera merealisasikan pembangunan jembatan penghubung antara Tidore dan Sofifi.

Penutup pernyataan ini menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara akan terus konsisten dalam mengawal setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Kami berdiri atas nama keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan umat. Pemekaran wilayah harus menjadi sarana memperkuat persatuan dan pemerataan pembangunan, bukan hanya proyek politik jangka pendek,” tegas Muhammad Fadly