Aksi Ricuh di DPRD Ternate, Massa Kritik Kehadiran Gubernur Hanya Ngonten

Dalam setiap penampilannya, para penari menggunakan properti tradisional seperti parang, tombak, dan salawaku (perisai khas Maluku), yang dimainkan secara ritmis. Gerakan ini diiringi dengan alunan musik tradisional yang dimainkan menggunakan alat musik seperti gong dan tifa, menciptakan suasana heroik dan membangkitkan semangat juang. Sebagai bagian dari kebudayaan daerah, Tari Cakalele tidak hanya menjadi sarana hiburan, […]

“Penangkapan ini jelas mengabaikan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Position. Mereka telah merusak alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Fitriyani kepada wartawan, di sela-sela aksi tersebut. Fitriyani juga mengkritik penerapan Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang dijadikan dasar hukum untuk menahan […]

Jakarta,KOKEHE-Menkeu Purbaya Respons Dugaan Premanisme Pegawai Pajak di KPP Tigaraksa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons temuan yang masuk melalui kanal pengaduan WhatsApp miliknya, Lapor Pak Purbaya, terkait dugaan aksi premanisme yang dilakukan oleh seorang Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tigaraksa, Banten. Setelah dilakukan penelusuran, Purbaya mengklarifikasi bahwa tindakan tersebut bukanlah […]

Percakapan itu terungkap ketika jaksa membacakan bukti pesan terkait pencairan alat kesehatan. Menurut Abdulah, bukti tersebut mengindikasikan adanya sepengetahuan dan campur tangan kepala daerah. Ia mendesak JPU mengungkap kasus ini secara transparan, mengingat kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Selain Bupati, nama anggota DPRD Kepulauan Sula, Lasidi Leko, juga ikut terseret. Dalam sidang 8 September 2025, […]

Massa juga menyoroti tiga perkara yang ditangani Brigadir SH, mulai dari kasus dugaan penyerobotan tanah tahun 2016, dugaan penipuan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak tahun 2023, hingga dugaan pemalsuan surat tahun 2025. Dalam ketiga kasus itu, pelapornya disebut memiliki kaitan dengan pihak yang sama. AP2H Sultra menilai pola penanganan tersebut melanggar asas imparsialitas […]

Sementara itu, Paket terbesar kedua senilai Rp 1.914.700.000 juga digunakan untuk kegiatan serupa, dengan Kode RUP 40497221. Disusul paket ketiga sebesar Rp 1.768.600.000 (Kode RUP 40497623) dan paket keempat senilai Rp 1.503.000.000 (Kode RUP 40497433). Selain itu, ada pula paket perjalanan dinas dengan nominal ratusan juta rupiah, seperti Rp 831.750.000 (Kode RUP 40501881), Rp 400.000.000 […]