LBH Ansor Sebut Masa Jeda Politik Jabir Belum Memenuhi Syarat PPPK

Ternate, Kokehe – LBH Ansor Maluku Utara mendesak Pemerintah Kota Ternate dan lembaga kepegawaian untuk menindaklanjuti secara serius dugaan pelanggaran aturan dalam pengangkatan Muhammad Jabir sebagai PPPK Paruh Waktu.

Ketua LBH Ansor Malut, Zulfikran Bailussy, mengatakan jejak digital Jabir menunjukkan keterlibatan politik yang “jelas, masif, dan tidak dapat dibantah”.

“Jejak digital tidak pernah berbohong. Kami memiliki bukti dokumentasi publik berupa poster resmi caleg, konten kampanye, dan foto ucapan HUT Pemerintah Kota Ternate yang secara eksplisit mencantumkan identitas Muhammad Jabir sebagai Ketua DPC NasDem Ternate Tengah. Semua ini dipublikasikan sendiri oleh yang bersangkutan melalui akun Facebook pribadinya sebelum kemudian dihapus,” tegas Zulfikran.

Ia juga menyebut poster caleg, konten kampanye, hingga materi ucapan resmi HUT Kota Ternate sebagai bukti publik yang memperlihatkan posisi Jabir dalam struktur partai. Zulfikran menegaskan, materi tersebut bukan screenshot acak, melainkan dokumen kampanye formal yang dapat ditelusuri ulang.

Sekian itu kata Zulfikran, upaya menghapus unggahan pribadi tidak dapat meniadakan fakta aktivitas politik yang telah berlangsung dan dibagikan secara luas.

Zulfikran menekankan pengangkatan PPPK harus tunduk pada ketentuan hukum yang jelas, termasuk masa jeda lima tahun bagi eks pengurus partai. Jabir, yang tercatat mengundurkan diri pada 1 Mei 2024, disebut belum memenuhi syarat ketika diangkat pada 1 Desember 2025.

Selain itu, ia menyoroti ketentuan masa kerja berkesinambungan bagi tenaga honorer yang wajib dipenuhi untuk menduduki posisi PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, syarat ini bersifat “imperatif, bukan administratif biasa”.

Ia menilai terdapat potensi pelanggaran prosedur apabila verifikasi netralitas politik dan rekam masa kerja honorer Jabir tidak dilakukan secara ketat. Ia menyebut bahwa proses pengangkatan harus diaudit, karena keputusan yang tidak sah dapat berdampak pada integritas birokrasi.

“Masalahnya bukan soal mundur atau tidak dari partai. Namun ada aturan yang harus dipatuhi mengenai masa jeda lima tahun dan syarat masa kerja honorer. Dua aspek ini sama sekali tidak disentuh NasDem maupun Pemkot Ternate,” ujarnya.

LBH Ansor membuka kemungkinan untuk mendorong pembatalan SK PPPK jika ditemukan pelanggaran administratif. Zulfikran menyebut sejumlah jalur pengawasan yang dapat ditempuh, termasuk KASN, BKN, Inspektorat, hingga PTUN.

“Dokumen digital, foto kampanye, baliho, serta konten ucapan HUT Kota Ternate yang mencantumkan jabatan resmi sebagai Ketua DPC NasDem merupakan bukti publik yang nyata. Fakta tidak dapat dihapus hanya dengan menghapus postingan. Publik berhak tahu, dan pemerintah wajib mematuhi aturan netralitas ASN,” tutup Zulfikran Bailussy.