Gubernur dan Wakil Gubernur Malut Absen di Pelantikan TMI

Ternate,Kokehe – Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia (TMI) Maluku Utara periode 2025-2030 pada Sabtu, 22 November 2025, berlangsung meriah di Ballroom Royal Resto, Ternate.

Namun di balik keramaian itu, ada satu pemandangan yang menjadi sorotan utama para undangan: dua kursi yang disiapkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dibiarkan kosong sejak acara dimulai hingga selesai.

Sejak awal, suasana ruangan dipenuhi bisik-bisik. Para peserta beberapa kali menoleh ke arah bangku VIP yang berada tepat di depan panggung, seolah menunggu munculnya dua pucuk pimpinan provinsi. Hingga hampir satu jam berlalu, tidak ada tanda-tanda kehadiran keduanya.

Di meja registrasi, panitia tampak beberapa kali memeriksa daftar tamu VIP dan melakukan komunikasi singkat melalui telepon. Namun tidak terlihat perubahan. “Belum ada informasi,” ujar seorang panitia ketika ditanya awak media.

Kursi yang disediakan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tetap kosong sejak awal acara. Tidak ada pengumuman penundaan, tidak ada pemberitahuan mendadak, bahkan tak ada pesan singkat dari protokol pemerintah. Yang datang hanya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kadri La Etje, yang berdiri sebagai satu-satunya representasi resmi pemerintah provinsi.

Di tengah upaya pemerintah pusat untuk mendorong dan memperkuat ketahanan pangan, absennya dua figur tertinggi di Maluku Utara tampak seperti sinyal politik yang sulit dibaca.

Suasana pelantikan yang semestinya menjadi momentum konsolidasi antara petani, organisasi tani, dan pemerintah daerah justru dipenuhi gumaman. “Mereka tidak datangTidak satu pun” tanya seorang peserta yang terlihat kebingungan kepada panitia.

Seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam acara sebut saja Abdul mengatakan tidak hadirnya kedua pucuk pimpinan Maluku utara ini meninggalkan tanda tanya besar.

“Ini bukan sekadar acara seremonial. Ini bagian dari strategi nasional. Ketika kepala daerah tidak muncul, publik berhak bertanya, apakah sektor pangan benar-benar masuk agenda prioritas” katanya kepada media ini.

Ia menambahkan agenda ini bukan acara biasa. “TMI itu bagian dari program besar pemerintah pusat. Ketidakhadiran pimpinan provinsi memberi pesan yang sulit untuk tidak ditafsirkan secara politis.”

TMI dibentuk untuk memperkuat kemampuan petani menghadapi perubahan iklim, mengawal implementasi kebijakan pangan, dan memperluas program modernisasi pertanian. Di banyak provinsi, pelantikan TMI dijadikan panggung pemerintah daerah untuk menunjukkan keberpihakan politik terhadap sektor pangan.

Di Maluku Utara, panggung itu justru terasa hambar.

Beberapa peserta menyebut absennya pimpinan daerah sebagai “sinyal dingin” terhadap agenda pertanian.

Padahal Maluku Utara dikenal memiliki potensi pertanian yang besar pala, cengkih, kelapa, hingga beberapa komoditas pangan yang tengah dikembangkan. Namun potensi itu sering disebut tidak berbanding lurus dengan perhatian pemerintah daerah.